Pariwisata

Penolakan Industri Pariwisata Korea pada Kebijakan Baru Kasino

Penolakan Industri Pariwisata Korea pada Kebijakan Baru Kasino

Belum lama ini, organisasi besar dalam sektor pariwisata Korea Selatan menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap perubahan besar yang diusulkan dalam regulasi kasino, yang saat ini hanya bisa diakses wisatawan asing. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini berpotensi menghentikan investasi, mengancam lapangan kerja, serta merusak posisi negara dalam persaingan pasar regional.

Imbas terhadap Investasi dan Pekerjaan

Pada awal Juli, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan memperkenalkan rencana modifikasi Undang-Undang Promosi Pariwisata, terutama yang mengatur operasional kasino. Perubahan ini mencakup keharusan memperbarui lisensi setiap lima tahun untuk kasino yang ditujukan bagi wisatawan asing, memerlukan persetujuan sebelum ada perubahan kepemilikan, dan peningkatan sumbangan untuk Dana Promosi dan Pengembangan Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan tahunan perjudian.

Reaksi dari Asosiasi Pariwisata

Sepuluh organisasi pariwisata, termasuk Asosiasi Kasino Korea dan berbagai asosiasi hotel serta agen perjalanan, mengecam usulan tersebut sebagai aturan yang sangat membebani. Mereka menilai regulasi ini dapat menurunkan minat investasi pada resor terpadu dan infrastruktur pariwisata lain, serta berisiko mengurangi lapangan kerja di sektor ini. Mereka juga berargumen bahwa meski banyak operator kasino mengalami kerugian operasional dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap berkontribusi besar pada dana pariwisata, dengan pungutan yang didasarkan pada pendapatan ketimbang keuntungan.

Meningkatnya batas kontribusi, menurut mereka, akan mempercepat risiko kebangkrutan dan melemahkan posisi Korea Selatan dalam mendapatkan investasi dibandingkan Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.

Kekhawatiran tentang Pembaruan Lisensi

Usulan pembaruan lisensi lima tahun juga menuai penolakan dari komunitas pariwisata, karena dianggap menciptakan ketidakpastian dalam industri yang memerlukan modal besar. Mereka menilai kebijakan ini bisa mencegah investasi baru berskala besar. Selain itu, regulasi yang ada sudah memberatkan operator, terutama karena pasar terutama melayani pengunjung asing, kecuali Kangwon Land Inc. Maka, pembatasan tambahan dirasa tidak tepat.

Tanggapan dari Pemerintah

Pada hari yang sama, kementerian menanggapi kritik tersebut dengan pernyataan bahwa menaikkan kontribusi dana pariwisata sesuai dengan standar internasional. Mereka menunjuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, yang menetapkan pajak kasino berdasarkan pendapatan. Langkah ini, menurut mereka, akan memperkuat kontribusi kasino terhadap ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas daya tarik destinasi wisata Korea Selatan.

Penutup

Perdebatan terkait reformasi regulasi kasino ini menyoroti tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam menyeimbangkan promosi investasi dengan perlindungan ekonomi lokal. Dengan persaingan regional yang semakin ketat, perlu ada evaluasi kebijakan untuk memastikan sektor pariwisata dapat bertumbuh seraya menjaga daya saing di level internasional.